nusakini.com--Dalam pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan gubernur 2018, ada beberapa provinsi yang terus dipantau dinamikanya oleh pemerintah. Dua provinsi, yakni Papua dan Jawa Barat jadi perhatian serius.  

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi hari kedua pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Yogyakarta, Sabtu (30/12). Menurut Tjahjo, Pilkada serentak 2018, berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Sebab, pemilihan serentak kali ini di gelar di 171 daerah.

Tidak hanya itu, banyak daerah yang menggelar pemilihan di 2018, merupakan provinsi lumbung suara. Misalnya, kata Tjahjo, provinsi Jawa Barat yang notabene adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak. Belum lagi, Pilkada 2018, waktunya berdekatan dengan tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. 

Tapi menurut Tjahjo, yang dicermati dengan serius, ada dua provinsi yakni Papua dan Jawa Barat (Jabar). Namun, bukan berarti daerah lain juga tidak dipantau. Semua daerah terus dimonitor. Misalnya, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatera Utara (Sumut). Tiga provinsi itu juga merupakan daerah padat penduduk.  

• Pasca Pilkada, DKPP Terima 400 Lebih Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
• Kebijakan Kemendagri Menghadapi Tantangan dan Perkembangan Politik Nasional
• Isu Pilpres Tenggelamkan Berita Pilkada
• Seskab: Rakyat Sudah Memilih Di Pilkada 2018, Kalau Tidak Puas Gugatlah ke MK
• Sesuai UU Pilkada, Status Tersangka Tak Menghambat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

"Sementara Papua. Kemudian Jabar. Papua karena tingkat sosialisasi harus maksimal, tidak semua masyarakat paham. Yang kedua Jabar," kata Tjahjo.  

Kenapa Jabar dicermati serius, lanjut Tjahjo, karena provinsi ini adalah provinsi paling padat penduduk. Jumlah pemilihnya paling banyak. Selain itu, dari sisi wilayah, berdekatan dengan ibukota negara, DKI Jakarta. Tapi, provinsi padat penduduk lainnya, seperti Jatim, Jateng, dan Sumut juga terus dipantau.  

"Karena Jabar adalah daerah yang satu satunya yang padat pemilih seluruh Indonesia. Berdekatan dengan ibukota negara. Itu diperebutkan oleh seluruh partai, termasuk dalam Pilpres nanti. Disampihg Jateng dan Jatim, kemudian Sumut," kata Tjahjo.  

Terkait perekaman e-KTP untuk keperluan data pemilih, menurut Tjahjo, itu pun terus dilakukan. Pemerintah, akan bekerja maksimal, memastikan hak pilih warga. Tapi, kata dia, butuh dukungan peran aktif masyarakat. Masyarakat juga harus aktif segera merekam datanya. Apalagi, e-KTP menjadi syarat dalam melaksanakan hak pilih. Karena itu, perlu kesadaran masyarakat.  

"Perekaman e-KTP karna syarat untuk pilkada syarat untuk pemilu legislatif dan Pilpres 2019 harus menggunakan e-KTP. Tapi ini tidak akan sukses kalau masyarakat tidak pro aktif mau merekam datanya," ujarnya.(p/ab)